ReraNews.id, Kabupaten Bima – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima mengkritik rencana Pemerintah Kabupaten Bima membangun rumah dinas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Organisasi mahasiswa itu menilai pemerintah semestinya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibanding pembangunan fasilitas bagi pejabat.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Bima, Faisal Putra, mengatakan kondisi Kabupaten Bima masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.
Menurut Faisal, kebijakan efisiensi anggaran akan sulit dipahami publik apabila pada saat yang sama pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah dinas.
“Kami diminta memahami kondisi anggaran. Namun mengapa pembangunan fasilitas untuk pejabat tetap berjalan? Seharusnya kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama,” kata Faisal dalam keterangannya.
HMI menilai dampak efisiensi anggaran lebih banyak dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Di sisi lain, organisasi itu menilai pembangunan rumah dinas berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah belum menempatkan skala prioritas sesuai kondisi sosial masyarakat.
Meski demikian, HMI menyatakan tidak mempersoalkan pembangunan rumah dinas sebagai bagian dari fasilitas pemerintahan. Yang menjadi sorotan adalah waktu pelaksanaannya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Karena itu, HMI meminta Pemerintah Kabupaten Bima menjelaskan secara terbuka alasan dan urgensi pembangunan rumah dinas tersebut. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui dasar pengambilan kebijakan serta prioritas penggunaan anggaran daerah.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply