ReraNews.id, Kota Bima – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax oleh Pertamina Patra Niaga dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter atau sekitar 32 persen mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban masyarakat sekaligus memengaruhi aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (KPP), Muhammad Fitrah, mengatakan kenaikan harga Pertamax dalam jumlah yang cukup besar perlu disertai penjelasan yang transparan kepada publik. Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui dasar perhitungan yang digunakan dalam penyesuaian harga BBM tersebut.
“Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Penjelasan mengenai pengaruh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan mekanisme harga keekonomian perlu disampaikan secara terbuka,” kata Muhammad Fitrah dalam keterangannya.
Ia menilai Pertamax selama ini menjadi pilihan banyak pengguna kendaraan karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dan efisien. Karena itu, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dinilai dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat menengah yang menjadi pengguna utama BBM tersebut.
Selain berdampak langsung pada konsumen, kenaikan harga BBM juga dinilai berpotensi memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa. Peningkatan biaya operasional dapat mendorong penyesuaian harga berbagai kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya beli.
Muhammad Fitrah mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis dan keekonomian perusahaan. Menurut dia, aspek keadilan sosial, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Keseimbangan antara keberlangsungan bisnis perusahaan dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas. Karena itu, kebijakan ini perlu mendapat perhatian dan evaluasi agar tidak semakin membebani rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang jelas dan terbuka menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan maupun pemerintah terkait sektor energi.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply