ReraNews.id, Kabupaten Bima – Isu kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima kembali memanas. Sorotan tajam kembali ditujukan kepada posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, Al Faruq, aktivis muda yang gencar menyuarakan desakan evaluasi dan pergantian pejabat, dengan tegas membantah tuduhan bahwa gerakan ini didasari oleh kepentingan politik atau latar belakang sebagai mantan tim sukses pasangan kepala daerah tertentu.
“Saya tegaskan, saya bukan eks tim sukses dan tidak memiliki kepentingan politik pribadi apapun. Desakan ini murni karena kami menilai beliau gagal menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Sekda. Ini soal kinerja, bukan soal dendam atau kepentingan kelompok,” tegas Al Faruq kepada awak media, Selasa (7/5/2026).
Lebih lanjut, Al Faruq menegaskan bahwa penilaian tersebut bukan tanpa dasar, melainkan didasari oleh fakta-fakta nyata yang terlihat di lapangan yang menunjukkan indikasi kuat terjadinya kegagalan fungsi yang bersifat sistemik.
Indikasi Kegagalan Fungsi Birokrasi
Sejumlah fakta di lapangan menunjukkan adanya pola yang tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah biasa atau kesalahan teknis semata, melainkan sudah masuk pada kategori kegagalan manajerial yang serius:
1. Mandeknya Kebijakan Strategis
Dokumen-dokumen penting daerah yang seharusnya menjadi landasan hukum dan operasional pembangunan mengalami keterlambatan penyelesaian. Akibatnya, banyak program kerja yang tertunda pelaksanaannya, dan masyarakat dipaksa menunggu tanpa adanya kepastian kapan manfaat pembangunan dapat dirasakan.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif ini adalah kegagalan manajerial yang berdampak langsung pada nasib rakyat. Birokrasi yang lambat adalah bentuk ketidakadilan bagi masyarakat yang menunggu perubahan,” tegasnya.
2. Birokrasi Tanpa Arah
Sistem koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat melemah dan tidak sinkron. Program-program kerja berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya komando pusat yang jelas dan terarah.
“Ketika Sekda gagal menjadi ‘dirigen’ yang memimpin orkestra pemerintahan, maka seluruh instrumen birokrasi kehilangan harmoni. Akibatnya, kinerja menjadi tidak efektif, tumpang tindih, dan tidak fokus pada tujuan pembangunan daerah,” tambahnya.
3. Aspirasi Rakyat Tidak Bergema
Sistem penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat dinilai mati suri. Berbagai keluhan, usulan, dan harapan yang disampaikan oleh publik seolah masuk ke ruang hampa udara tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut yang nyata.
“Ini menciptakan jarak yang sangat berbahaya antara pemerintah dan rakyatnya sendiri. Pemerintah yang baik harusnya hadir dan mendengar, bukan menutup telinga dan membiarkan rakyat berteriak sendirian,” pungkas Al Faruq.
Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, desakan agar Bupati segera melakukan evaluasi total dan mengambil langkah strategis berupa pergantian pejabat dinilai sebagai keniscayaan demi menyelamatkan agenda perubahan dan kemajuan Kabupaten Bima.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply