reraNews.id, Kabupaten Bima – Desakan agar hasil audit dana hibah pada organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima dibuka ke publik semakin menguat. Sejumlah pihak menilai transparansi diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana hibah dari pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Permintaan tersebut diarahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) agar segera merilis secara terbuka apa saja temuan dalam proses audit yang telah dilakukan. Publik berhak mengetahui bentuk temuan, nilai anggaran yang diaudit, serta rekomendasi yang diberikan kepada pihak terkait.
Risky Putra Tangerang, dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan bagian dari keuangan negara. Karena itu, menurutnya pengelolaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Jika dalam audit ditemukan kekurangan administrasi, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, atau potensi kerugian daerah, informasi tersebut penting untuk disampaikan secara resmi.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan posisi pengurus yang memiliki peran ganda dalam struktur organisasi, termasuk jabatan bendahara. Apabila pengelolaan dana hibah berada di bawah tanggung jawab bendahara organisasi, maka hasil audit harus menjelaskan secara rinci alur penerimaan dan penggunaan anggaran tersebut.
Desakan ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dikelola sesuai ketentuan. Transparansi dari BPK akan membantu mencegah munculnya asumsi liar dan menjaga kepercayaan anggota PGRI serta masyarakat luas.
Selain itu, publikasi temuan audit juga penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan dana hibah ke organisasi kemasyarakatan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar tidak terjadi persoalan serupa di kemudian hari.
Jika memang terdapat rekomendasi perbaikan administrasi, pengembalian dana, atau tindak lanjut hukum, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku. Keterbukaan akan memperjelas posisi masing-masing pihak dan memberikan kepastian hukum.
Masyarakat Kabupaten Bima kini menunggu langkah resmi BPK dalam menyampaikan hasil audit dana hibah PGRI. Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah dan melindungi kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan organisasi profesi guru.
Leave a Reply