reraNews.id, Mataram – Organisasi masyarakat Imperium NTB menyoroti dinamika penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belakangan menjadi perhatian publik. Sejumlah perkembangan perkara di wilayah Bima dan Dompu dinilai membutuhkan keterbukaan informasi serta pengawasan internal yang lebih tegas dari institusi kepolisian.
Ketua Umum Imperium NTB, Muhammad Ramadhan, menyatakan bahwa rangkaian peristiwa hukum yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi, profesionalitas, dan transparansi proses penegakan hukum.
“Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh keterbukaan dalam setiap penanganan perkara, terlebih yang menjadi sorotan luas publik,” ujar Ramadhan dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).
Perkembangan Kasus di Bima
Ramadhan menyinggung perkara di wilayah Bima yang lebih dahulu menyita perhatian masyarakat. Ia menyebut pencopotan Kasat Narkoba Polres Kota Bima dari jabatannya setelah terseret dugaan penyalahgunaan narkotika sebagai peristiwa serius yang harus ditangani secara transparan.
Menurutnya, informasi mengenai adanya pemeriksaan lanjutan oleh Polda NTB terhadap sejumlah pejabat kepolisian setempat menunjukkan pentingnya komitmen pembenahan internal di tubuh Polri.
“Publik melihat ini sebagai ujian transparansi institusi. Ketika terdapat dugaan pelanggaran di internal, proses penanganannya harus dibuka secara proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” katanya.
Sorotan Kasus Dugaan Mafia Tanah di Dompu
Selain kasus di Bima, Imperium NTB juga menyoroti penanganan perkara dugaan mafia tanah di wilayah hukum Polres Dompu. Kasus tersebut sebelumnya sempat ramai diperbincangkan publik dan disebut telah memasuki tahap penetapan tersangka.
Namun, Ramadhan menilai minimnya informasi lanjutan yang disampaikan secara resmi kepada masyarakat menimbulkan tanda tanya.
“Ketika sebuah kasus besar tiba-tiba sepi informasi, wajar jika publik mempertanyakan keseriusan penanganannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beredarnya wacana penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang oleh sebagian kalangan dinilai memiliki tingkat keseriusan tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut semakin menegaskan perlunya klarifikasi terbuka dari aparat penegak hukum.
Dorongan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
Atas dasar itu, Imperium NTB mendorong dilakukannya pengawasan serta evaluasi internal terhadap penanganan perkara, khususnya di Polres Dompu.
“Kami memandang perlu adanya pemeriksaan internal oleh Propam atau pengawas fungsional lainnya terhadap jajaran yang menangani perkara, termasuk pada level pimpinan dan fungsi reserse. Ini penting untuk memastikan seluruh prosedur berjalan profesional dan akuntabel,” kata Ramadhan.
Ia menegaskan, dorongan tersebut bukan bentuk tudingan, melainkan upaya menjaga integritas institusi kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik.
Harapan kepada Polda NTB dan Mabes Polri
Imperium NTB juga meminta Polda NTB dan Mabes Polri untuk melakukan supervisi aktif terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.
“Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, sampaikan secara terbuka kepada publik. Namun jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Ramadhan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari pihak kepolisian terkait perkembangan detail perkara-perkara yang dimaksud.
Editor: reraNews.id
Leave a Reply