reraNews.id, Kabupaten Bima, 11 Februari 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar diskusi publik bertajuk “Konsolidasi Demokrasi” di Kabupaten Bima. Kegiatan ini diikuti oleh HMI MPO Cabang Kabupaten Bima sebagai bagian dari tubuh DPD II KNPI Kabupaten Bima, dengan fokus utama mendorong perbaikan sistem kepartaian sekaligus mengangkat permasalahan kualitas kader politik dan mekanisme rekrutmen calon peserta pemilihan umum (Pemilu) serta pemilihan anggota legislatif (Pileg).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperkokoh sistem demokrasi nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengangkat kualitas pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, agenda ini juga bertujuan mencegah kemunduran demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis, sekaligus menegaskan pentingnya memperbaiki sistem kepartaian sebagai peserta pemilu dan pileg di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Al Faruq, Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Bima, menyampaikan bahwa sistem kepartaian yang baik menjadi kunci untuk menghasilkan elit politik yang berkualitas dan akuntabel kepada rakyat. “Partai politik berperan sebagai jembatan antara rakyat dan negara, sehingga perlu ada perbaikan pada regulasi dan praktik internal yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Masalah kualitas kader politik kemudian menjadi sorotan utama dalam diskusi. Beberapa elemen masyarakat termasuk HMI MPO mengungkapkan kekhawatiran bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia belum memiliki program kaderisasi yang jelas dan terstruktur untuk melahirkan generasi pemimpin yang mampu berpikir strategis mengenai kepentingan daerah dan bangsa.
Selain itu, terdapat dugaan bahwa partai politik lebih memprioritaskan calon yang memiliki modal finansial atau didukung oleh pemodal, dibandingkan dengan kualitas kompetensi dan komitmen mereka terhadap kepentingan publik. Hal ini dipercaya dapat berdampak pada representasi yang tidak optimal dalam lembaga legislatif, serta mengurangi sinergi antara aspirasi rakyat dengan kebijakan yang dibuat.
“Selama ini kita melihat, banyak partai yang kurang memperhatikan pembinaan kader secara menyeluruh. Tidak ada sistem pelatihan yang fokus pada pengembangan pemikiran strategis tentang masa depan daerah dan bangsa. Alih-alih itu, yang lebih menjadi pertimbangan utama adalah kemampuan finansial untuk mendanai kampanye atau kontribusi terhadap partai,” ujar salah satu perwakilan HMI MPO Cabang Kabupaten Bima.
HMI MPO menambahkan bahwa kurangnya program kaderisasi yang jelas dapat menyebabkan munculnya elit politik yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan pada kesejahteraan masyarakat luas. “Kader politik seharusnya dilatih untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya daerah, serta memiliki visi yang jelas untuk pembangunan. Jika hanya berdasarkan modal finansial, maka akan sulit mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli dengan nasib rakyat,” jelas perwakilan tersebut.
Lebih lanjut, Al Faruq menegaskan bahwa peran pemuda dalam membangun demokrasi tidak bisa diabaikan. “Kita mendorong partai politik untuk lebih terbuka terhadap aspirasi pemuda dan memperkuat mekanisme rekrutmen serta pendidikan politik agar menghasilkan generasi pemimpin yang berintegritas,” katanya. HMI MPO juga menekankan pentingnya tata kelola partai politik sebagai pilar utama dalam kehidupan demokrasi nasional.
HMI MPO mengimbau kepada seluruh partai politik untuk segera menyusun dan menjalankan program kaderisasi yang komprehensif, serta memperbaiki mekanisme seleksi calon agar lebih berbasis pada kompetensi dan integritas. Mereka juga mengharapkan adanya pengawasan yang ketat dari lembaga terkait untuk memastikan transparansi dalam proses rekomendasi calon peserta Pemilu dan Pileg.
Pada akhir diskusi, seluruh pihak terkait sepakat untuk menyusun rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Beberapa poin rekomendasi yang disepakati antara lain mengenai penyempurnaan undang-undang kepartaian, penguatan pengawasan internal partai, serta peningkatan peran pemuda dan elemen masyarakat dalam proses politik.
Editor: reraNews.id
Leave a Reply