Aliansi Mahasiswa Saintek Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Provinsi Sul-Sel -

reraNews.id, Makassar – Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi (Saintek) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Seruan Aksi: Reset Indonesia” pada Rabu (4/3/2026). Aksi dimulai pukul 15.00 hingga 18.00 WITA dengan titik kumpul di Fakultas Saintek.

Dari sana, massa bergerak menuju pertigaan Pettarani–Alauddin dan berlanjut ke Kantor DPRD Sementara yang terletak di kantor Dinas PU.

Ratusan mahasiswa mengenakan pakaian hitam sebagai simbol perlawanan dan duka atas sejumlah kasus kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, termasuk:

Kasus seorang anak SD di NTT yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena. Kasus pembunuhan yang melibatkan aparat di Maluku. Kasus pembunuhan di Todopuli, Sulawesi Selatan, yang diduga dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan kondisi tersebut, aliansi mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam grand isu “Reset Indonesia”. Beberapa isu utama yang diangkat antara lain:

Isu Pendidikan

Pemerataan fasilitas pendidikan dan realisasi pendidikan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat.
Pengembalian dan transparansi anggaran pendidikan agar dana publik digunakan secara tepat.
Peningkatan kesejahteraan guru honorer, termasuk tunjangan dan perlindungan hak-hak profesional.

1. Isu Lain

Menolakan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG):

Massa aksi secara tegas menolak program MBG. Penolakan tersebut didasarkan pada data yang mereka baca dan pelajari, yang menunjukkan adanya 6.452 kasus gangguan kesehatan yang diduga terjadi setelah mengonsumsi MBG.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan pengalihan anggaran dari sektor pendidikan ke program MBG yang dinilai berdampak pada pemenuhan hak pendidikan.

2. Reformasi institusi kepolisian, termasuk:

Penghentian kriminalisasi terhadap aktivis.
Pencopotan Kapolda Sulawesi Selatan yang dianggap gagal menegakkan supremasi hukum.
Kembalinya kepolisian pada fungsi utama sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.

Dalam orasinya, perwakilan jenderal lapangan menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan akademik dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi sosial-politik yang semakin menjauh dari cita-cita keadilan.

“Kami tidak sedang mencari panggung, kami sedang menagih tanggung jawab negara. Pendidikan adalah hak, bukan privilese,” tegasnya di hadapan massa.

Aksi ini menjadi salah satu wujud nyata keterlibatan mahasiswa dalam mengawal hak-hak pendidikan danmenuntut reformasi sosial-politik di Indonesia.

Editor: reraNews.id