ReraNews.id, Makassar – Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari aktivis mahasiswa yang tergabung dalam GERAKAN ADVOKASI RAKYAT DEMOKRASI NUSANTARA menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap mandeknya berbagai penanganan kasus dugaan tindak pidana di wilayah Sulawesi Selatan.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekhawatiran publik terhadap stagnasi proses penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus strategis yang dinilai merugikan negara serta mencederai rasa keadilan masyarakat. Tidak hanya itu, lemahnya pengawasan terhadap sektor sumber daya alam, energi, dan peredaran barang ilegal turut memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Beberapa isu utama yang disoroti dalam aksi ini antara lain dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2017–2018, penanganan kasus narkotika yang dinilai tidak transparan, maraknya praktik penimbunan dan distribusi ilegal BBM, serta peredaran produk berbahaya seperti skincare mengandung merkuri.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal yang kian marak di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber kebocoran pendapatan negara serta memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Lemahnya penindakan terhadap pelaku tambang ilegal menjadi indikasi adanya pembiaran yang sistematis.
Dalam sektor energi, praktik penimbunan BBM dan distribusi yang tidak tepat sasaran dinilai telah merugikan masyarakat kecil. Kelangkaan BBM di beberapa wilayah menjadi ironi di tengah dugaan permainan distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, dalam isu narkotika, massa menyoroti adanya dugaan ketidakterbukaan dalam proses penanganan kasus, serta kemungkinan adanya jaringan besar yang belum tersentuh aparat penegak hukum. Hal ini dinilai semakin mengkhawatirkan karena berdampak langsung terhadap generasi muda.
Dalam orasinya, Yasin (Jenlap) menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kemunduran dalam sistem penegakan hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dugaan kasus korupsi yang mandek dalam proses hukumnya seharusnya menjadi perhatian Polda Sulsel.
“Banyaknya kasus yang mandek tanpa kejelasan menunjukkan adanya persoalan serius dalam komitmen penegakan hukum. Jangan sampai ini merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, skandal besar skincare bermerkuri di Makassar dan berbagai kasus lainnya juga dianggap belum menemui titik terang. Para aktivis menegaskan bahwa mereka hanya ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan setiap kasus yang melibatkan kepentingan publik diselesaikan secara terbuka.
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
1. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan seluruh kasus yang mandek, termasuk kasus tambang ilegal, distribusi BBM, dan jaringan narkotika.
2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum.
3.Mendesak penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat.
4.Mengecam segala bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers.
5.Meminta komitmen nyata aparat dalam pemberantasan tindak pidana secara adil dan terbuka.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk kontrol sosial dan akan terus berlanjut hingga terdapat langkah konkret dari pihak berwenang.
“Aksi ini bukan sekadar protes, tetapi bentuk dorongan agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Massa juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus-kasus tersebut, termasuk isu tambang, BBM, dan narkotika, serta tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada progres yang signifikan.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply