ReraNews.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar mendesak pemerintah dan lembaga pengawas negara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Yasika Group.
Desakan tersebut muncul sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan anggaran negara pada program strategis nasional.
HMI Cabang Makassar menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar kepentingan masyarakat luas, khususnya peserta didik.
Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaan program harus terbuka terhadap pengawasan publik dan terbebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Sorotan publik terhadap Yayasan Yasika Group semakin menguat setelah diketahui bahwa yayasan tersebut dipimpin oleh Yasika Aulia Ramadhani yang merupakan putri kandung dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Mahmud.
Hubungan kekerabatan antara pengelola proyek negara bernilai besar dengan pejabat politik daerah tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai pentingnya pengawasan yang lebih ketat guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Makassar, Muhammad Alwi Agus, menegaskan bahwa audit yang dilakukan tidak boleh bersifat parsial dan hanya menyasar satu atau dua titik yang sedang menjadi perhatian publik.
“Kami meminta audit dilakukan terhadap seluruh dapur MBG yang dikelola Yasika Group, bukan hanya pada satu atau dua titik. Yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi program, melainkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara dan integritas pelaksanaan program strategis nasional,” tegas Alwi.
Lebih lanjut, HMI Cabang Makassar meminta keterlibatan aktif lembaga-lembaga negara dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Pengawasan lintas lembaga dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
HMI Cabang Makassar secara khusus meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turut melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh aspek pengelolaan program. Mulai dari mekanisme penunjukan mitra, pengelolaan anggaran, proses operasional dapur, hingga distribusi manfaat kepada penerima program.
Menurut HMI Cabang Makassar, transparansi dalam penggunaan anggaran negara merupakan syarat mutlak untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Setiap dugaan penyimpangan, ketidaksesuaian prosedur, maupun potensi benturan kepentingan harus ditelusuri secara objektif, profesional, dan terbuka kepada publik.
Selain itu, HMI Cabang Makassar menegaskan bahwa desakan audit ini bukanlah upaya untuk menghambat pelaksanaan program pemerintah, melainkan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan bertanggung jawab.
“Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat. Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik pula. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik,” lanjut Alwi.
HMI Cabang Makassar berharap pemerintah pusat dan seluruh lembaga terkait dapat merespons tuntutan ini dengan serius melalui audit komprehensif terhadap seluruh dapur MBG yang dikelola Yasika Group.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin transparansi pelaksanaan program, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan dan kepentingan rakyat.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply