ReraNews.id, Makassar – Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Gowa Raya, Muh Thafdil Wirawan S, mengapresiasi keberanian Prof. Sufmi Dasco Ahmad menemui langsung massa aksi PATI.
Menurut Thafdil, langkah tersebut menunjukkan keberanian pejabat publik menghadapi kritik dan tuntutan masyarakat. Ia menilai pejabat negara semestinya tidak berlindung di balik kekuasaan ketika berhadapan dengan suara rakyat.
“Kami mengapresiasi keberanian Prof. Sufmi Dasco menemui massa aksi. Di tengah budaya kekuasaan yang sering kali menjadikan kritik sebagai ancaman, keberanian untuk turun langsung dan mendengar suara rakyat adalah sikap yang patut dihargai,” kata Thafdil.
Ia mengatakan, menemui massa aksi merupakan konsekuensi dari jabatan publik. Kekuasaan, kata dia, bukan ruang untuk mempertahankan kenyamanan elite, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Thafdil juga menilai keputusan mengundurkan diri dari jabatan semestinya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab politik, bukan sekadar cara meredam tekanan publik.
“Mengundurkan diri bukan berarti persoalan selesai. Justru setelah itu publik harus memastikan apakah keputusan tersebut benar-benar menjadi bentuk pertanggungjawaban atau hanya menjadi jalan keluar dari tekanan politik,” ujarnya.
Menurut dia, masyarakat tidak membutuhkan drama politik, melainkan keberanian, transparansi, dan perubahan nyata.
HMI Cabang Gowa Raya berharap keberanian pejabat menemui massa aksi dapat menjadi preseden bagi pejabat negara lainnya. Kritik mahasiswa dan masyarakat, kata Thafdil, seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.
“Pejabat harus berani berdiri di hadapan rakyat, mendengar kritik, mempertanggungjawabkan kebijakan, dan mengambil konsekuensi atas keputusan yang dibuat. Sebab demokrasi tanpa keberanian untuk mendengar rakyat hanyalah demokrasi yang kehilangan substansinya,” katanya.
HMI Cabang Gowa Raya, lanjut Thafdil, akan terus mengawal kebijakan publik dan menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat menyampaikan kritik secara konstitusional.
“Kekuasaan boleh berganti, jabatan boleh berakhir, tetapi suara rakyat tidak boleh dibungkam,” tuturnya.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply