ReraNews.id, Mataram – Pencalonan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026–2030 menuai kritik. Rekam jejak Iqbal di organisasi cabang olahraga menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan.
Iqbal telah menyerahkan berkas pendaftaran di Kantor KONI NTB. Ia akan bersaing dengan petahana Mori Hanafi. Pencalonan Iqbal berlangsung ketika NTB tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama Nusa Tenggara Timur.
Direktur Eksekutif Komite Investigasi Nusantara (KIN) NTB menilai pengalaman mengelola cabang olahraga semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan Ketua KONI. Ia menyebut Iqbal tidak memiliki rekam jejak memimpin atau mengurus cabor.
“Iqbal tidak pernah mengurus cabor dan memimpin cabor selama ini sehingga ini menjadi satu catatan kritis untuk dirinya. Bagi kami KIN NTB, langkah Iqbal ini memaksakan kehendak dan menabrak aturan. Iqbal harus mundur dan fokus terhadap tata kelola pemerintahan,” ujar Direktur Eksekutif KIN NTB.
Menurut dia, Ketua KONI tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif dan birokrasi. Pemimpin organisasi olahraga, kata dia, perlu memahami persoalan pembinaan atlet, kebutuhan masing-masing cabor, manajemen pertandingan, hingga persoalan teknis yang dihadapi atlet dan pengurus.
Sorotan tersebut muncul di tengah klaim dukungan yang dihimpun Iqbal dari sejumlah KONI kabupaten/kota dan pengurus cabor. Dukungan organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam perebutan kursi Ketua KONI NTB.
Di kubu Iqbal, pengalaman sebagai kepala daerah dinilai menjadi modal tersendiri. Kemampuan manajerial, akses birokrasi, serta kewenangan dalam mengelola kebijakan dan anggaran dianggap dapat membantu NTB mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga menghadapi PON 2028.
Namun, Sugeng, salah seorang pengkritik pencalonan Iqbal, menilai persoalan olahraga tidak berhenti pada urusan anggaran dan pembangunan infrastruktur.
“Iqbal tidak paham dunia olahraga. PON 2028 tidak sekadar soal kebijakan teknis tentang anggaran, tetapi soal pembinaan cabor dan para atlet yang ada di NTB. Pada sisi ini Iqbal belum layak,” ujar Sugeng.
Perdebatan mengenai pencalonan Iqbal kini tidak hanya berkisar pada dukungan politik dan organisasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah rekam jejak pengelolaan cabor merupakan persyaratan formal atau sekadar pertimbangan dalam memilih Ketua KONI NTB.
Karena itu, penilaian mengenai memenuhi atau tidaknya syarat pencalonan Iqbal semestinya merujuk pada aturan resmi Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB serta ketentuan KONI yang berlaku, bukan semata berdasarkan klaim maupun penilaian pihak-pihak yang berkepentingan.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply