ReraNews.id, Makassar – Aliansi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (ALMASI) menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan. Mereka meminta pemerintah dan Pertamina mengevaluasi distribusi BBM serta aparat penegak hukum mengusut dugaan penimbunan dan penyelundupan di sejumlah SPBU.
Desakan tersebut disampaikan ALMASI saat menggelar aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 14 September 2026. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan keresahan masyarakat terkait sejumlah kebutuhan dasar, termasuk LPG, BBM, listrik, dan air.
Koordinator Aksi ALMASI, Khaerul Syawal, mengatakan persoalan distribusi BBM perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, masih adanya antrean dan kesulitan masyarakat mendapatkan BBM perlu dijawab dengan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi.
“Kalau kuota dan pasokan BBM dinyatakan tersedia, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM, maka distribusinya perlu diperiksa secara menyeluruh,” kata Khaerul dalam penyampaian aspirasi tersebut.
ALMASI menyoroti informasi mengenai kuota BBM di Sulawesi Selatan yang disebut dalam kondisi stabil, bahkan mengalami penambahan. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan yang masih menunjukkan adanya antrean di sejumlah SPBU.
Khaerul mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab memastikan BBM yang tersedia benar-benar tersalurkan kepada masyarakat sesuai ketentuan. Pengawasan terhadap SPBU juga dinilai perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Yang harus dipastikan bukan hanya stoknya tersedia, tetapi BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat tanpa penyimpangan dalam proses distribusi,” ujarnya.
ALMASI juga meminta pemerintah dan legislatif memastikan tata kelola kebutuhan dasar berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Menurut mereka, hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Aspirasi ALMASI mendapat perhatian dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pimpinan DPRD menerima tuntutan mahasiswa dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.
Selain meminta evaluasi kepada pemerintah dan Pertamina, ALMASI mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penimbunan dan penyelundupan BBM.
Khaerul mengatakan pihaknya meminta agar aspirasi tersebut diteruskan kepada Polda Sulsel untuk dilakukan penyelidikan secara serius. ALMASI juga mendorong pembentukan tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM.
“Jika memang ada penyimpangan, harus diusut secara serius dan pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Khaerul.
Bagi ALMASI, persoalan distribusi BBM tidak boleh berhenti pada klaim bahwa stok dan kuota tersedia. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan pasokan tersebut benar-benar diterima masyarakat tanpa penyimpangan.
Sebab, ketika pasokan dinyatakan aman sementara masyarakat masih harus mengantre dan kesulitan mendapatkan BBM, efektivitas distribusi dan pengawasan patut dipertanyakan serta dievaluasi.
Editor: ReraNews.id
Leave a Reply